Banner Partner Kabar 4 Banner Partner Kabar 4 Banner Partner Kabar 4 Banner Partner Kabar 4 Banner Partner Kabar 4

Suara Bekasi News

 QCC

QCC

18-09-2014 Hits:89

Tarf

Tarf

16-09-2014 Hits:126

Siyasah

Siyasah

15-09-2014 Hits:113

Jakarta, Radio KABAR 4 - Instruksi presiden (Inpres)  No. 9 Tahun 2013 terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sudah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Inpres tersebut nantinya akan menjadi panduan seluruh aparat negara terkait baik di pusat maupun di daerah untuk menentukan kenaikan UMP.

 

"Iya sudah di tandatangani," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Presiden, Selasa, (1/10).

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengatakan, dengan adanya Inpres, kebijakan kenaikan UMP akan dilakukan secara nasional. Dengan demikian tidak ada lagi disparitas antar daerah.

"Itu pedoman dari Presiden kepada aparatnya, mulai dari menteri, gubernur, bupati untuk memproses penetapan UMP di daerah pusat maupun daerah," kata MS Hidayat.

Inpres tidak menetapkan angka rumusan kenaikan UMP. Namun ditetapkan bahwa pemerintah daerah menyampaikan UMP yang berlaku setiap bulan November. Selain itu besaran kenaikan UMP akan dibahas secara tripartit antara pemerintah daerah, perusahaan, dan pekerja.

"Nanti di tripartit mereka rapat, lalu diserahkan ke dewan pengupahan nasional. Di situ disepakati," ucapnya.

Seperti diketahui, dalam  Inpres No. 9 Tahun 2013 tanggal 27 September 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum,Presiden diantaranya mengistruksikan kepadaMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk:

a.     Merumuskan dan menetapkan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional dengan ketentuan:

1)    Upah minimum berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi;

2)    Upah Minimum Provinsi/Kota/Kabupaten diarahkan pada pencapaian KHL;

3)    Untuk daerah yang upah minimumnya masih berada di bawah nilai KHL, kenaikan upah minimum dibedakan antara industri padat karya tertentu dengan industri lainnya;

4)    Besaran kenaikan upah provinsi/kabupaten/kota yang upah minimumnya telah mencapai KHL/lebih, ditetapkan secara bipartit antara pemberi kerja dan pekerja dalam perusahaan masing-masing;

b.     Melakukan koordinasi dengan menteri terkait dalam rangka mengklasifikasikan kenaikan upah minimum sebagaimana dimaksud huruf a angka 3.

Sedangkan instruksi kepada Menteri Perindustrian, diantaranya berisi:

a.     Menetapkan definisi dan batasan serta klasifikasi industri padat karya tertentu, dan

b.     Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha industri mengenai kebijakan penetapan upah minimum.

Kepada para Gubernur, Presiden menginstruksikan:

a.     Menetapkan upah minimum berdasarkan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional, serta memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan di daerah masing-masing;

b.     Menetapkan dan mengumumkan UMP yang dilakukan secara serentak di seluruh provinsi tanggal 1 November;

c.      Menetapkan dan mengumumkan UMKab/Kota setelah Upah Minimum Provinsi ditetapkan dalah hal Kabupaten/Kota yang bersangkutan menetapkan upah minimum;

d.     Menetapkan tahapan pencapaian KHL di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha;

Dan, kepada para Bupati/Walikota, Presiden menginstruksikan agar  menyampaikan rekomendasi UMKab/Kota kepada gubernur setelah UMP ditetapkan.(*/R4)

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be in between 10-300 characters
  • No comments found